TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Perhubungan mengajukan RAPBN 2021 dengan pagu indikatif sebesar Rp 41,3 triliun. Pagu ini lebih kecil dari usulan anggaran tahun sebelumnya yang mencapai Rp 41,75 triliun.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, anggaran tahun mendatang akan difokuskan untuk empat program. Di antaranya pemulihan industri, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional; reformasi sistem jaring pengamanan sosial; dan reformasi sistem ketahanan bencana.
“Program kami mengacu pada RPJMN 2020-2024 dan sesuai dengan renstra (rencana strategis),” tutur Budi Karya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Selasa, 23 Juni 2020.
Budi Karya memaparkan, secara rinci, pagu indikatif kementeriannya dalam APBN 2021 akan dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp 3,9 triliun; belanja barang operasional Rp 2,8 triliun; dan belanja barang non-operasional sebesar Rp 34,5 triliun. Adapun rencana pendanaan Kemenhub diproyeksikan bersumber dari rupiah murni sebesar Rp 30,2 triliun; PNBP sebesar Rp 3,3 triliun; BLU Rp 1,6 triliun, PIN Rp 806 miliar; dan SBSN Rp 5,3 triliun.
Dalam rencana kegiatan anggaran (RKA) 2021, Kemehub memiliki prioritas untuk sektor transportasi darat berupa penyelenggaraan keperintisan angkutan jalan dan penyeberangan, subsidi angkutan umum perkotaan, pembangunan Terminal A di
